%20Tahun%202025%20dengan%20Tema%20Satukan%20Aksi,%20Basmi%20Korupsi,%20Komisi%20Pemberantasan%20Korupsi%20(KPK)%20di%20Yogyakarta%20(3).jpeg)
TIDORE,CN86.ID- Kota Tidore Kepulauan urutan kedua dengan skor 74,37% dalam Survey Penilaian Integritas (SPI) di Provinsi Maluku Utara, atas capaian tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen diundang untuk menghadiri puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Bangsal Utama Kepatihan, Komplek Kantor Gubernur D.I.Yogyakarta, Selasa (9/12/2025)
Kegiatan ini melibatkan elemen masyarakat, komunitas dan instansi daerah. Kota Tidore Kepulauan sendiri dalam indeks nasional capaian skor Survey Penilaian Integritas berada di urutan kedua untuk lingkup Provinsi Maluku Utara, di urutan pertama Kabupaten Pulau Morotai dengan Skor 75,18% dan urutan ketiga Kabupaten Halmahera Selatan dengan skor 73,44%, sementara Provinsi Maluku Utara berada di urutan ke 10 dengan skor 61,83%.
Usai menghadiri puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2025, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengatakan, Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu daerah di Provinsi Maluku Utara yang berprestasi dalam Survey Penilaian Integritas (SPI), Kota Tidore menjadi daerah dengan skor SPI tertinggi kedua di Maluku Utara, dengan capaian ini, diharapkan kedepannya para ASN menjadi garda terdepan dalam pengawasan praktik korupsi.
“Hari ini saya menghadiri puncak peringatan hari anti korupsi sedunia tahun 2025 yang dilaksanakan oleh KPK RI, di Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan termasuk salah satu daerah berprestasi terkait survey SPI, Tidore termasuk salah satu daerah yang meraih skor tertinggi kedua di Maluku Utara, harapan saya kedepan, mudah-mudahan seluruh ASN dapat meningkatkan pengawasan terhadap praktek korupsi di Kota Tidore Kepulauan,” Ungkapnya.
Survey Penilaian Integritas bertujuan untuk mengukur resiko korupsi dan integritas di instansi pemerintah baik pusat, daerah dan pendidikan berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat, pegawai, serta ahli, dengan tujuan meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi melalui data yang jujur dan objektif dari berbagai responden. SPI juga mengukur integritas dan pencegahan korupsi melalui survey kepada ASN dan publik. (**)