Penyampaian surat imbauan itu merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Dalam regulasi tersebut, KPU diwajibkan melakukan pemutakhiran serta pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan guna memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif.
Anggota Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, Supriyanto Ade selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu tahapan krusial dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya dalam menjamin hak pilih masyarakat.
Ia mengimbau KPU Kota Tidore Kepulauan agar melaksanakan proses PDPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Supriyanto juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik dalam setiap tahapan pemutakhiran data pemilih.
“Keterbukaan informasi bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan maupun tanggapan terhadap data pemilih yang disusun,” ujarnya.
Bawaslu Kota Tidore Kepulauan juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PDPB Tahun 2026. Pengawasan tersebut diharapkan mampu meminimalisasi potensi kesalahan data serta memastikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih.
Sementara itu, Anggota KPU Kota Tidore Kepulauan, Bahrudin Tosofu, menyambut baik kunjungan Bawaslu beserta penyampaian surat imbauan tersebut. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk sinergi antar lembaga dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Kota Tidore Kepulauan. (Al)