TIDORE, CN86.ID- Kinerja 12 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) tengah menjadi sorotan internal partai. Mereka dinilai kurang optimal dalam melayani aspirasi masyarakat serta mengawal program pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman.
Sorotan tersebut mengemuka mengingat Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman merupakan kader PDI Perjuangan yang diusung partai pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan tahun 2024 lalu. Namun, fraksi PDI Perjuangan di DPRD justru dianggap tidak sejalan dengan semangat penguatan pemerintahan dan konsolidasi partai.
Selain dinilai berkinerja kurang maksimal, ke-12 anggota DPRD tersebut juga dianggap kurang menunjukkan kepedulian terhadap struktur partai yang telah membesarkan nama mereka. Mereka dinilai lebih mengedepankan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan partai dan kader di tingkat bawah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah agenda reses yang dilaksanakan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan disebut tidak pernah melibatkan Pengurus Anak Cabang (PAC) setempat. Hal ini memicu kekecewaan pengurus partai di tingkat kecamatan.
Adapun 12 anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan tersebut masing-masing Ade Kama, Abdurrahman Arsyad, Ardiansyah Fauji, Sarmin Mustari, Ahmad Zen, Marwan Suwardi, Nurul Asnawia, Megawati Safitri, Idham Sabtu, Efendi Ardianto, Afina Ahmad Ishak, dan Hamga Basinu.
Akumulasi dari persoalan tersebut berdampak pada dinamika internal PDI Perjuangan Kota Tidore Kepulauan. Sebanyak delapan PAC PDI Perjuangan secara resmi melayangkan pengaduan kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Tidore Kepulauan, dengan tuntutan agar dilakukan evaluasi terhadap 12 anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan.
Bahkan, salah satu unsur pimpinan DPRD, Ade Kama, yang juga kader PDI Perjuangan, diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan. PAC menilai Ade Kama selaku petugas partai tidak memberikan perhatian yang semestinya kepada struktur partai di tingkat bawah.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Tidore Kepulauan, Wahyudi Wahid, membenarkan adanya mosi tidak percaya yang disampaikan oleh delapan PAC kepada DPC.
“Memang benar, delapan PAC telah memasukkan surat resmi kepada kami kemarin (Senin),” ujar Wahyudi Wahid, Selasa (27/1/2026).
Ia menegaskan, DPC PDI Perjuangan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui mekanisme partai. Pihaknya berencana menggelar rapat internal untuk menentukan langkah lanjutan.
“Kami akan menggelar rapat untuk membahas hal ini, apakah akan memanggil fraksi, PAC, atau pihak terkait lainnya. Intinya, DPC akan menindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Wahyudi menambahkan, proses evaluasi akan tetap mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, termasuk meminta klarifikasi dari seluruh pihak terkait. Menurutnya, dinamika semacam ini merupakan hal yang wajar dalam kehidupan berpartai.
Ia menjelaskan, inti keberatan yang disampaikan delapan PAC adalah penilaian bahwa Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Tidore Kepulauan belum menjalankan prinsip tiga pilar partai secara utuh, yakni pilar legislatif, struktural, dan pemerintahan.
“PAC menilai masih terjadi ketimpangan dalam penerapan prinsip tiga pilar tersebut, sehingga diperlukan evaluasi ke arah perbaikan internal,” jelas Wahyudi.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Maluku Utara, Muhammad Sinen, turut memberikan perhatian atas aspirasi yang disampaikan pengurus PAC. Menurutnya, suara kader di tingkat bawah merupakan fondasi utama kekuatan partai.
“Kekuatan partai dibangun dari bawah, bukan dari atas. Karena itu, suara dari bawah wajib didengar dan ditindaklanjuti,” ujar Muhammad Sinen.
Ia juga mengutip pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menegaskan bahwa kader yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi melalui partai sebaiknya tidak berada dalam barisan PDI Perjuangan.
“Partai ini besar karena kekuatan kader di bawah. PDI Perjuangan mengajarkan solidaritas dan kekompakan. Jika ada anggota DPRD yang setelah dilantik justru menjauh dari kader di tingkat bawah, maka hal itu perlu dievaluasi,” tegasnya.(Al)