TIDORE, CN86.ID- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari pemerintah pusat. Penghargaan tersebut diberikan atas capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah melampaui 100 persen, tepatnya mencapai 100,3 persen atau sebanyak 122.652 jiwa warga yang terdaftar.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB menilai keberhasilan ini menjadi bukti konkret komitmen Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, dalam merealisasikan janji politiknya di sektor pelayanan kesehatan.
Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Tidore Kepulauan, Muhammad Julham, mengatakan bahwa komitmen Wali Kota terhadap jaminan kesehatan masyarakat tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan telah diwujudkan melalui kebijakan nyata sejak awal masa kepemimpinannya.
“Ini merupakan komitmen yang patut diapresiasi. Seorang pemimpin dinilai dari kinerjanya. Apa yang disampaikan kepada publik, itulah yang dikerjakan. Dan Muhammad Sinen telah membuktikan hal tersebut,” ujar Julham, Rabu (28/1/2026).
Menurut Julham, keberhasilan meraih UHC merupakan langkah strategis yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Terlebih, capaian tersebut berhasil direalisasikan dalam waktu relatif singkat, meskipun usia pemerintahan masih tergolong muda.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian administrasi tersebut harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di lapangan. Dukungan dari internal pemerintah daerah, khususnya instansi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, dinilai menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan kebijakan UHC.
“Komitmen pemerintah tidak boleh berhenti pada pemenuhan kepesertaan JKN semata, tetapi harus diwujudkan dalam pelayanan kesehatan yang cepat, ramah, dan berorientasi pada kebutuhan pasien,” katanya.
Ia juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan yang dinilai berbelit, terutama pada aspek administrasi. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sejalan dengan semangat pelayanan publik di sektor kesehatan.
“Sering kali warga yang datang berobat justru dipersulit dengan urusan administrasi. Padahal yang utama adalah penanganan kesehatannya. Ini perlu menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Julham pun mendorong Direktur Rumah Sakit Tidore serta para Kepala UPT Puskesmas untuk melakukan pembenahan menyeluruh, khususnya pada pelayanan dasar. Ia menilai, Rumah Sakit Tidore masih membutuhkan peningkatan di berbagai sektor, mulai dari ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, hingga sarana penunjang pelayanan.
“Direktur Rumah Sakit Tidore saat ini masih baru. Harapannya ada terobosan dan inovasi nyata. SDM harus diperkuat, fasilitas dibenahi, dan kesejahteraan tenaga medis juga perlu diperhatikan. Jika tidak ada perubahan, maka kondisinya akan tetap sama. Hal ini juga berlaku bagi pimpinan UPT lainnya,” pungkasnya. (Al)