.jpeg)
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, dan berlangsung di Aula Sultan Nuku, Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Selasa (10/2/2026).
Dalam sambutannya, Ahmad Laiman menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan tahapan strategis dalam menjamin efisiensi serta transparansi penggunaan anggaran publik. Menurutnya, kebijakan pengadaan tidak semata-mata berorientasi pada harga terendah, tetapi harus menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas serta berdampak luas bagi masyarakat.
“Kebijakan pengadaan harus bersifat inklusif, mendorong pemerataan ekonomi, pemberdayaan UMKM, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta menjadikan pengadaan sebagai penggerak layanan publik yang akuntabel, bukan sekadar rutinitas administratif,” ujar Ahmad.
Ahmad Laiman juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur pengadaan agar selalu menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru, khususnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Melalui kegiatan asistensi ini, ia berharap pelaku pengadaan bersama staf pendukung dapat memperdalam pengetahuan, meningkatkan keahlian dan kemampuan analisis sesuai kebutuhan riil pelaksanaan pengadaan, serta meminimalkan kesalahan dalam proses PBJ.
“Partisipasi aktif peserta menjadi tolak ukur keseriusan pelaku pengadaan dalam menyukseskan proses pengadaan di Kota Tidore Kepulauan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan, Abdul Wahid Saraha, menjelaskan bahwa asistensi PBJ dilaksanakan dengan sejumlah pertimbangan. Di antaranya, sebagian besar kegiatan yang bersumber dari APBD di seluruh perangkat daerah berkaitan langsung dengan pengadaan barang dan jasa, masih terbatasnya pemahaman pelaku pengadaan terhadap regulasi dan praktik PBJ, serta tingginya permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengadaan.
 |
| Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan, Abdul Wahid Saraha. |
“Melalui asistensi ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman seluruh pelaku pengadaan, sekaligus menjadi sarana evaluasi pelaksanaan PBJ tahun sebelumnya dan koordinasi pengadaan untuk tahun berjalan,” ujar Abdul Wahid.
Kegiatan Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa (10/2/2026) hingga Kamis (12/2/2026). Peserta kegiatan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah, yang terdiri atas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), bendahara, admin/operator SIRUP, serta personel lain yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. (Red)