.jpeg)
Rakor ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, para Asisten Sekda, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pejabat terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Laiman menyampaikan bahwa situasi pascagempa di Kota Tidore Kepulauan relatif terkendali. Berdasarkan laporan sementara, tidak terdapat korban meninggal dunia maupun luka-luka. Sebagian warga yang tinggal di wilayah pesisir sempat dievakuasi, sebagian besar secara mandiri sebagai langkah antisipasi.
“Saat ini terdapat beberapa rumah penduduk yang mengalami kerusakan, kurang dari sepuluh unit dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang. Sementara itu, pendataan terhadap kerusakan sarana vital seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pendidikan masih terus dilakukan,” ujar Ahmad Laiman.
Ia juga menambahkan bahwa Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan mengalami retakan pada beberapa bagian dinding. Namun, seluruh pasien dan staf telah dievakuasi serta diberikan penanganan yang diperlukan. Standar Operasional Prosedur (SOP) evakuasi telah disiapkan sebagai langkah antisipatif apabila terjadi gempa susulan. Data lanjutan terkait dampak gempa akan disampaikan setelah proses pendataan selesai.
Sementara itu, Kepala BNPB RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto, menyampaikan apresiasi atas partisipasi pemerintah daerah dalam rakor tersebut. Ia menegaskan bahwa BNPB berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam penanganan bencana.
“Kami memahami bahwa gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, sehingga kesiapsiagaan menjadi hal yang sangat penting. BNPB siap mendukung pemerintah daerah dalam penanganan bencana ini,” ungkap Suharyanto.
Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan laporan dari lapangan, situasi di wilayah terdampak relatif terkendali. Meski demikian, BNPB tetap mengimbau seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan serta kesiapan menghadapi kemungkinan gempa susulan. BNPB turut mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam melakukan evakuasi warga dan penanganan dampak bencana.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan penanganan darurat bencana berjalan efektif serta menjamin keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. (Al)